Suara Masyarakat Cerdas

Oleh DADAN SUTISNA

 

Saya sering mendengar dan membaca ungkapan “masyarakat cerdas” belakangan ini. Beberapa di antaranya menyebut “masyarakat pintar”. Tetapi saya lebih sepakat dengan kata “cerdas” ketimbang “pintar”, gara-gara ada peribahasa “pencuri lebih pintar daripada polisi”. Demikian juga tujuan pendidikan nasional, memilih kata “mencerdaskan” daripada “memintarkan”. Saya mengutip définisi yang paling sederhana dari KBBI, bahwa cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dsb); tajam pikiran.

 

Para politikus sering kali melontarkan ungkapan tersebut, bahwa masyarakat sudah cerdas dalam memilih, cerdas dalam menentukan mana baik dan mana yang buruk. Masyarakat pun sering mengakui kecerdasan mereka, setidaknya itu yang saya baca dari koméntar berbagai berita. Intinya, masyarakat kita sudah tidak bisa dibohongi, sudah pandai-pandai dan bersikap dengan bijak.

 

Jika benar demikian, bangsa kita sudah memiliki modal yang besar untuk bisa hidup rukun, damai, dan maju, yaitu masyarakat cerdas. Tetapi, sebentar, saya juga ingin mengutip pepatah lainnya, bahwa kecerdasan bisa tumpul atau bahkan lumpuh oleh tiga hal: jika sudah tidak bisa menahan émosi alias marah; mengultuskan atau mencintai seseorang secara berlebihan; serta sudah terlanjur dikuasai oleh harta dan kedudukan. Belakangan ketiga hal tersebut mencuat lantaran politik dan keberpihakan, sehingga kecerdasan yang sudah mereka akui tiba-tiba tumpul kembali.

 

Saya kira, ini berawal dari informasi yang sudah menjadi santapan sehari-hari—bahkan di siang bolong bulan puasa sekalipun. Nalar untuk menganalisis tingkat kepercayaan suatu berita ditanggalkan, hanya karena ingin memperlihatkan mana yang lebih menguntungkan diri sendiri, dan mana yang merugikan orang lain. Keruan saja, média sosial tiba-tiba menjadi lautan link—entah itu asalnya dari mana, dan sebagian lagi bersuka-cita melahapnya.

 

Tentu masyarakat cerdas sudah bisa membédakan mana yang disebut berita, opini, isu, kabar angin, dan fitnah. Dalam média mainstream, setiap berita harus dapat dipertanggungjawabkan, dan sudah jelas siapa yang bertanggung jawab. Ada pemimpin redaksi yang sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang ditulis oléh wartawannya. Ada alamat yang jelas di mana berita tersebut diproduksi. Dan yang paling penting, ada keberimbangan dalam pemberitaan untuk menjunjung nilai-nilai jurnalistik.

 

Keberimbangan, itulah mungkin yang jarang kita dapatkan belakangan ini. Saya masih ingat petuah para sénior, bahwa saya belum bisa menulis berita apapun ketika belum mendapatkan konfirmasi dari kedua pihak yang bertentangan. Seorang wartawan selalu berusaha ke arah sana, meski terkadang mengambil jalan pintas, dengan menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

 

Mencerna suatu berita, tentu saja dibutuhkan kecerdasan, agar tak menjadi kebenaran atas kebohongan yang berulang-ulang. Dan masyarakat kita sudah cerdas, sehingga saya yakin meréka dapat membédakan antara portal berita terpercaya dan blog, antara wéb resmi dan forum, antara tulisan yang memiliki tanggung jawab dan tulisan yang sengaja dibuat untuk mengadu domba.

 

Kita mengira bahwa “perang berita” akan berakhir sehabis pilprés. Tetapi beberapa hari terakhir malah kian memanas gara-gara “quick count”—makhluk yang sebelumnya tak pernah diributkan. Mungkin sedikit membingungkan, ketika setiap orang sepakat untuk menunggu hasil dari KPU, tetapi masih saja berdebat soal makhluk ini, dan bahkan ada yang memublikasikan data lain yang diklaim sebagai “real count”. Dan yang mencengangkan, perdebatan ini terkadang mengabaikan topik yang sangat urgén dalam hitung-menghitung, yaitu matématika.

 

Saya menghargai teman-teman yang bertahun-tahun mendalami ilmu statistika di perkuliahan, dan kemudian berkecimpung dalam lembaga survei. Tidak menghargai “quick count”—tentunya yang dikerjakan dengan menjunjung krédibilitas—sama saja dengan tidak menghargai salah satu bidang ilmu. Saya juga menghargai teman-teman yang bekerja di KPU, yang tengah berusaha melakukan perékapan data sejujur mungkin, mengabaikan opini dari manapun, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

Akhirnya, karena masyarakat kita sudah cerdas, maka kesimpangsiuran data akan dapat disaring dengan seksama. Masyarakat bisa menilai sendiri dengan cerdas, lembaga survei mana yang lebih krédibel. Tentu, 11 hari ke depan, KPU akan menunjukkan mana yang lebih tepat.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>