Kategori: Tourism | Diterbitkan pada: 30-10-2008 |

Oleh ROCHAJAT HARUN

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia sampai dengan Agustus 2008 telah melampaui jumlah pengunjung pada tahun 2007. Wisman telah meningkat 12,8% dibandingkan tahun lalu, sedangkan wisnus pun sudah mencapai lebih dari 200 juta. Untuk wisman, sampai Agustus kita sudah meningkat sekitar 12,8 persen dibanding tahun lalu. Demikian Pernyataan Titien Soekarya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata seusai pawai “Kemilau Nusantara” ke-5 tanggal 26 Oktober 2008 di Bandung.

Saat ini, jumlah wisman itu baru mencapai sekitar 4,8 juta. Target diharapkan tercapai pada peak season di bulan November-Desember. Wisnus pun menjadi pasar pariwisata yang besar karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Namun, jumlah kunjungan wisnus masih berupa hitungan kasar karena menurut cara menghitungnya tidak semudah wisman. Tahun ini sudah mencapai sekitar 200-an juta lebih. Tahun 2008 ini diharapkan ada 223 juta kunjungan wisnus. Tahun lalu jumlah orangnya mencapai 116 juta.

Pariwisata sebagai aktivitas maupun industri sebenarnya telah berada dalam proses globalisasi. Sehingga sektor ini dapat berproses secara lentur dalam percaturan global dan dapat diandaikan karena memiliki besaran aktivitas ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan. Selanjutnya pembangunan kepariwisataan harus diarahkan pada pembangunan komunitas secara utuh.

Salah satu aspek penting yakni cara penanganan administrasi pembangunan kepariwisataan memerlukan paradigma yang lebih spesifik berupa kebijakan-kebijakan yang lebih fleksibel serta mampu mendukung percepatan pembangunan maupun industri kepariwisataan melalui keterpaduan daya dan upaya. Di sisi lain keberadaan regulasi yang telah dihasilkan oleh pemerintah disektor pariwisata secara kuantitatif sangat terbatas. Kondisi ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan antar stakeholders.

Pemberlakuan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 32/2004 jo 2211999 sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan Nasional dan Daerah terutama menyangkut kebijakan yang di timbulkan oleh keberadaan Undang-undang tersebut. Kelahiran kebijakan yang sebenarnya ditujukn untuk lebih menitik beratkan pada tingkat keadilan kesejahateraan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya berlimpah dengan menggali peningkatan PAD ini sangatlah rentan dengan isu-isu stabilitas keamanan daerah sehingga berpengaruh pula pada tingkat pengembangan dan pengambilan kebijakan pada sektor pariwisata.

Dimensi kepariwisataan yang telah menjadi salah satu kajian internasional dengan magnitude ekonomi yang tinggi membuat sektor ini telah dijadikan sebagai salah satu sektor andalan perekonomian negara maju dan negara berkembang. Aktivitas kepariwisataan menghasilkan lahan bagi peningkatan peluang bekerja dan berusaha, penerimaan pajak, peningkatan kegiatan antar sektor dan pengungkit pembangunan daerah sejalan dengan otonomi daerah.

Hubungan antara politik dan pariwisata tercermin dari kegiatan aparatur dan organisasi pemerintah secara keseluruhan serta bentuk anggapan umum yang dituangkan melalui peraturan-peraturan, norma-norma, syarat-syarat, larangan-tarangan dan sebagainya, yang kemudian dipercayakan kepada instansi, badan / organisasi untuk melaksanakan tugas yang terumuskan didalamnya serta memberi interpretasi kepadanya sehingga terwujud fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam memajukan industri pariwisata kesuruhannya.

Segi pandang yang meletakkan pariwisata sebagai alat (means, tools), dapat diperluas cakupannya, selain ‘alat’ atau kendaraan untuk menuju kepada pengembangan wilayah/daerah, pengurangan kemiskinan, menanggapi isyu lingkungan (pariwisata sebagai industri hijau) juga sebagai alat untuk mendorong terwujudnya identitas nasional. Identitas nasional Indonesia adalah keanekaragaman, dalam berbagai aspek seperti yang sudah seringkali di kemukakan dalam berbagai forum, alam dan budaya serta turunan daripadanya. Keragaman inilah yang dapat ditunjukkan melalui pariwisata yang terarah dan terpandu.

Bagaimana identitas/keragaman itu dapat dikembangkan? Hal ini bukan merupakan hal yang mustahil, tetapi diperlukan tekad yang kuat dan disepakati oleh berbagai pihak. Kita harus mengembangkan budaya ‘tampil beda’ dalam setiap upaya pengembangan pariwisata. Namun demikian tampil beda ini hendaknya tidak diartikan sebagai tampil norak, atau mencari obyek tiruan dari sana sini, terutama dari luar negeri. Tampil beda hendaknya dikembangkan menjadi suatu konsep untuk mengenali jatidiri masing-masing daerah/tempat melalui identifikasi keunikan atau ciri lokal, baik yang tangible maupun yang intangible untuk dikembangkan sebagai daya tarik. Ciri-ciri lokal tersebut perlu untuk dimanifestasikan ke dalam berbagai komponen produk wisata yang seluas-luasnya.

Adalah menjadi kewajiban daerah untuk mengenali daerahnya sendiri dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas (wisatawan). Mengidentifikasi apa yang akan diperkenalkan tentang daerahnya, sebagai kebanggaan masyarakat, tidak selalu mudah. Bagaimana masyarakat ingin daerahnya diperkenalkan? Tentunya kita harus dapat menggali lebih dalam apa yang dapat dibanggakan dan dipakai sebagai daya tarik bagi wisatawan. Bagian dari identitas nasional itu dicapai melalui pengenalan diri sendiri dan pengenalan diri orang lain, dan itulah basis pariwisata. Wisatawan yang selalu mencari ‘otherness’ digiring untuk menjelajahi bagian bagian negara lain yang bukan tempat tinggalnya, untuk mengenali perbedaan dan memahaminya.

Menurut World Tourism Organization, suatu lembaga mitra United Nations, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Ekonomi kepariwisataan mengukur jumlah perjalanan dan konsekuensi ekonominya, langsung, tak langsung maupun yang bersifat induced. Meskipun pariwisata memiliki berbagai dimensi lain selain ekonomi, pustaka tentang pariwisata dengan dimensi ekonomi memang merupakan bagian besar dari pustaka yang ada. Kompleksitas ekonomi pariwisata menyangkut pengeluaran wisatawan dan dampak bergandanya.

Pariwisata merupakan bisnis yang sangat luas cakupannya, terdiri dari ratusan komponen bisnis. Beberapa diantaranya besar sekali tetapi banyak juga yang kecil. Hal ini mencakup bisnis penerbangan, kapal pesiar, perkeretaapian, bus pariwisata, akomodasi, restoran, sarana konvensi dan pameran, perdagangan eceran, dsb.

Pariwisata internasional yang sekarang merupakan industri terbesar di dunia dan merupakan kegiatan ekonomi yang terpenting, juga merupakan elemen pertumbuhan yang paling pesat dalam perdagangan global. Benar atau salah, suka atau tidak suka, pariwisata internasional ini merupakan sesuatu yang embraced oleh negara-negara maju dan negara berkembang yang mencari jalan pintas untuk mendorong ekonomi lokal maupun wilayah, untuk menciptakan atau meciptakan kembali lapangan kerja yang menurun karena mekanisasi, dan dalam banyak hal telah membantu dalam pengembangan infrastruktur.

Sampai kini, kunjungan wisman dan wisnu ke Indonesia masih ditujukan ke Pulau Jawa dan Bali. Kunjungan wisata itu merata ke seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Alasannya, mungkin karena fasilitas yang ada di Jawa dan Bali lebih baik dan memadai dibandingkan dengan wilayah lain. Ke depan diharapkan akan ada pemerataan atau pendistribusian ke daerah lain termasuk ke Indonesia timur. Visit Year 2008 yang waktunya hanya tinggal dua bulan lagi, mudah-mudahan target 7 juta dapat tercapai.***

Bandung akhir Oktober 2008