BPJS Kesehatan Haram? Ada-ada Saja MUI

Catatan Malam DHIPA GALUH PURBA

 

DARI hati yang paling dalam, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Bagi keluarga saya, adanya program BPJS sangat membantu. Saya berterimakasih kepada masyarakat Indonesia, karena yang saya pahami BPJS sebagai subsidi silang untuk saling membantu meringankan beban bagi yang harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit.

Tanpa bermaksud curhat, sudah lebih dari tiga tahun ibu saya harus menjalani hemodialisis atau cuci darah selama dua kali dalam seminggu. Kami menggunakan BPJS, sehingga tidak perlu membayar. Kami mendapatkan pelayanan yang memuaskan di Rumah Sakit Al Islam, Bandung. Para perawat melayani dengan telaten dan ramah. Tidak ada bedanya pelayanan bagi pasien hemodialisis yang menggunakan BPJS atau yang umum.

Bisa dibayangkan, kalau saja tidak menggunakan BPJS, tentu saja biaya yang harus dikeluarkan sangat banyak. Misalnya jika dalam sekali hemodialisis tarifnya Rp 500 ribu, berarti harus menyiapkan Rp 1Juta/ minggu. Kalau sebulan, ya jelas Rp 4 Juta. Sementara itu, pasien yang harus menjalani hemodialisis tidak bisa tidak, harus terus secara rutin menjalaninya. Bahkan yang menjalani secara rutin dan teratur pun, sekali-kali tetap saja bisa ngedrop.

Saya yakin, bukan hanya keluarga saya yang sangat terbantu dengan adanya BPJS. Pasti sangat sangat banyak. Ribuan, ratusan, atau jutaan orang mungkin yang sangat terbantu dengan BPJS.

Saya juga yakin, ketika orang-orang mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS, mereka tidak mungkin berharap agar suatu saat nanti dirawat di Rumah Sakit. Tidak mungkin ada yang bercita-cita kepingin sakit. Artinya, jika sepanjang hidupnya tidak pernah memanfaatkan BPJS Kesehatan, mustahil untuk protes. Dengan begitu, menurut saya, para peserta BPJS yang tidak pernah menggunakan BPJS telah berbuat kebaikan kepada yang sakit: meringankan beban sesama. Maka, mari kita doakan agar para peserta BPJS sehat walapiat.

Jadi, kalau benar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan BPJS Kesehatan haram, saya tidak akan pernah mengikuti anjuran MUI. Saya akan tetap menjadi seorang muslim, meski tidak percaya fatwa MUI mengenai BPJS yang diharamkan. Sangat disayangkan lembaga sekelas MUI terlalu gegabah dalam mengeluarkan fatwa. Saya khawatir akan menjadi preseden buruk bagi MUI sendiri. Sampai hari ini, saya tidak berani memakan makanan yang tidak dilabeli ”halal” oleh MUI, karena saya percaya ijtima MUI. Haram itu, menurut pemahaman saya adalah suatu pekerjaan yang akan berdosa jika dilakukan.

Maka, kalau MUI terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa, dikhawatirkan fatwa MUI akan disamakan dengan peringatan pemerintah dalam bungkus rokok. Saya tetap berharap MUI menjadi sebuah lembaga yang tetap dihormati, berwibawa, didengar, dan dilaksanakan fatwanya oleh umat muslim. Masalah alasan semisal telat membayar didenda atau bahkan dicoret dari kepesertaan BPJS, itu persoalan lain yang bisa didialogkan tanpa tergesa-gesa memvonis haram.

Saya juga mencicil kendaraan, kalau telat membayar ada dendanya. Saya telat membayar listrik, kena denda juga. Dan yang lebih relevan adalah Askes (Asuransi Kesehatan). Sekarang  Askes itu namanya BPJS. Mau PNS atau non PNS namanya tetap BPJS. Kalau memang BPJS diharamkan, artinya Askes juga haram. Kenapa tidak dari dulu MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap Askes kalau memang itu dianggap haram?

 

**

“Ya Allah, Nini sing damang” gumam Azna, anakku.

Masalah BPJS Kesehatan, bukan berarti tidak ada kelemahannya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan BPJS Kesehatan bisa memperbaikinya. Saya tahu, setiap kali saya ke Rumah Sakit Al-Islam, ada antrean panjang yang akan berobat menggunakan BPJS. Ada yang mengantre dari bada Subuh, karena khawatir tidak kebagian kuota untuk hari itu. Tentu dibatasi jumlahnya, untuk berbagi dengan pasien umum yang tidak menggunakan BPJS. Banyak yang harus tertunduk lesu, karena tidak kebagian. Saya tahu, berobat ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS, harus melewati perjuangan yang cukup berat untuk dapat giliran.

Itulah salahsatu masalah yang perlu perbaikan bagi pelayanan kesehatan. Kalau memang dana BPJS yang terkumpul sudah banyak, bangunlah rumah sakit bernama BPJS dimana-mana. Dengan begitu, pasien yang menggunakan BPJS lebih mudah untuk berobat ke rumah sakit. Peserta BPJS semakin banyak, tetapi Rumah Sakit tidak bertambah. Ini tetap saja mempersulit pemegang kartu BPJS Kesehatan.

Malam ini, ketika saya menulis catatan ini, sahabat saya Miftahul Malik sedang dirawat di Rumah Sakit Al islam. Dia telat mengurus BPJS. Harus menunggu dua minggu untuk mengaktifkannya. Padahal sakitnya sekarang. Tadi sore, saya mengirim sms kepada sahabat saya: ”Mestinya tunggu dulu sampai BPJS aktif, jangan dulu masuk Rumah Sakit.” Tidak lama kemudian, dia menjawab: ”Kaburu modar aing kudu nungguan dua minggu mah” (Keburu mati saya kalau harus menunggu dua minggu).

Saya menanyakan, berapa kira-kira uang yang harus dipersiapkan untuk perawatannya? Dia menjawab, sekitar Rp 10Juta. Mungkin bagi sahabat saya, masih bisa mengatasi Rp 10 Juta. Namun, bagi masyarakat yang tarap ekonominya lemah, dari mana harus mendapatkan Rp 10Juta dalam waktu beberapa hari?

Nah, itu maksud saya. Perlu ada perbaikan dari pelayanan BPJS. Untuk kasus-kasus tertentu, jangan terlalu kaku. Misalnya ada orang miskin yang sakit parah, tetapi BPJS baru bisa aktif seminggu lagi, janganlah terlalu kaku harus menunggu seminggu. Aktifkan saja saat dibutuhkan.

Apalagi untuk kasus-kasus yang saya anggap sepele. Seorang teman pernah mengeluh, BPJS tidak bisa digunakan, karena ada kesalahan tanggal lahir. Maksudnya, ada ketidak-cocokan antara kartu BPJS dan KTP. Padahal Cuma beda satu angka. Namanya sama. Alamatnya sama. Nah, untuk kasus seperti ini, janganlah terlalu kaku juga. Kesalahan ketik bisa menyusul diperbaiki, tapi BPJS perlu dimanfaatkan saat itu.

Jadi, untuk sementara, hanya ada dua masukan saya untuk BPJS: pertimbangkan untuk membangun rumah sakit bernama BPJS dan jangan terlalu kaku menghadapi kasus-kasus tertentu berkenaan dengan pelayanan kesehatan. Masalah kata MUI haram, biarlah tidak perlu dipaksa kalau para pengurus MUI tidak bersedia menjadi peserta BPJS.

Ranggon Panyileukan, Akhir Juli 2015

Leave a Comment